Warga Pertanyakan Sisa Anggaran Rabat Beton Jalan Sinarjaya, HOK Dipakai Biaya Lansir Material
SUMEDANG, lin24news.com –Pekerjaan rabat beton jalan lingkungan Sinarjaya di Dusun Sukamanah RT 03 RW 05, Desa Sukamanah, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, menuai sorotan warga.
Proyek yang dikerjakan secara swakelola ini dianggap tidak transparan dalam pengelolaan anggaran.
Warga mengaku kecewa karena HOK (Hari Orang Kerja) sebesar Rp3 juta—yang semestinya menjadi upah pekerja—justru digunakan untuk biaya lansir material.
Mereka menilai hal itu tidak adil karena biaya lansir seharusnya diambil dari anggaran lain, bukan dari HOK yang menjadi hak para pekerja.
“Masih banyak sisa anggaran. Kalau dihitung belanja material ditambah HOK totalnya sekitar Rp10 jutaan. Dari Rp20 juta, setelah dipotong pajak masih ada sisa Rp7,5 juta. Kenapa biaya lansir diambil dari HOK kami? Itu hak kami, bukan untuk ongkos angkut material,” ujar salah satu pekerja saat ditemui tim investigasi, Senin (29/9/2025).
Warga berharap ke depan material sudah tersedia di lokasi kerja agar mereka bisa langsung mengerjakan proyek tanpa harus menanggung biaya tambahan.
Saat tim investigasi mendatangi Kepala Desa Sukamanah, Tocin, untuk menyampaikan keluhan warga, respons yang diberikan justru mengecewakan.
“Kang, kita kan sudah bermitra,” kata Tocin sambil berusaha menyerahkan uang Rp50 ribu. “Jangan mencari-cari kesalahan saya, warga mah urusan saya,” tambahnya.
Sikap kepala desa yang terkesan menutup diri dan mencoba menyelesaikan persoalan dengan pemberian uang tunai tersebut memantik kritik.
Tim investigasi menilai respons itu tidak pantas dan tidak mencerminkan itikad baik untuk memberikan klarifikasi secara transparan.
Warga mendesak agar pemerintah desa memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran proyek rabat beton tersebut, terutama terkait pos biaya lansir material dan sisa anggaran yang dianggap tidak jelas penggunaannya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena dinilai mencederai semangat swakelola yang seharusnya mengutamakan pemberdayaan dan kesejahteraan warga. Transparansi anggaran menjadi tuntutan utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak semakin terkikis.
(Diki Ns)
Komentar
Posting Komentar