Proyek Penataan PPS Sumedang: Cantik di Luar, Bobrok di Dalam?

 



Sumedang,Lin24news.com-Ketika pemerintah bicara soal "mempercantik wajah kota", publik sebaiknya tidak langsung terbuai. Di balik istilah manis dan kata-kata penuh estetika itu, sering tersembunyi praktik kekuasaan yang sewenang-wenang, pengabaian prosedur, dan pelanggaran hukum. Kasus rencana penataan kawasan Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) adalah contoh nyata bagaimana proyek "kecantikan" bisa menyimpan potensi kebobrokan.


Mulut berbicara taman, trotoar, dan CSR. Tapi tangan sudah membongkar pagar sebelum ada dokumen teknis resmi. Ini bukan pembangunan. Ini ketidakpatuhan.


Proyek Pemerintah Bukan Mainan Bupati


Mari kita luruskan satu hal: proyek penataan kawasan pemerintahan bukan proyek pribadi. Ini bukan rumah pribadi bupati yang bisa dibongkar dan dihias sesuka hati. Ini wilayah publik yang dikelola oleh negara dan dibiayai oleh rakyat. Maka setiap langkah—dari pembongkaran pagar sampai pembangunan taman—wajib tunduk pada hukum.


Kalau proyek sudah mulai dijalankan sementara Detailed Engineering Design (DED) belum rampung, itu pelanggaran. Jika pembongkaran dibiayai dari “uang pribadi”, itu lebih parah lagi. Pemerintahan tidak boleh berjalan dengan logika feodalisme: asal perintah atasan, langsung laksanakan. Kita tidak sedang mengelola kerajaan. Kita menjalankan pemerintahan demokratis yang wajib transparan, terencana, dan akuntabel.


Uang Pribadi untuk Proyek Publik? Bahaya!


Kalimat “pakai uang pribadi dulu” terdengar seolah mulia. Padahal ini jebakan berbahaya. Dari sisi hukum, pengeluaran uang pribadi untuk pekerjaan pemerintah membuka celah gratifikasi. Dan lebih penting lagi, hal ini memotong jalur perencanaan dan pengawasan yang sudah diatur dalam Undang-Undang.


UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dengan jelas menyatakan, seluruh program pembangunan wajib masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Ada tahapan: usulan, musyawarah, dokumen rencana (RPJMD, RKPD), penyesuaian anggaran, sampai lelang terbuka. Jika semua itu dilewati hanya karena "perintah bupati", maka kita sedang menyuburkan otoritarianisme dalam wajah pemerintahan daerah.


CSR: Bukan Kotak Amal Pejabat


Lalu muncul dalih bahwa proyek ini dibiayai dari dana CSR. Sekilas tampak aman. Tapi jangan keliru. CSR bukan “uang bebas” yang bisa digunakan sesuka hati pejabat. CSR tetap harus melalui perencanaan, persetujuan publik, dan transparansi penggunaannya. Jika tidak, maka ini hanya modus lain untuk membungkus proyek asal jadi tanpa pertanggungjawaban hukum.


Apakah ada keterlibatan DPRD dalam pengawasan rencana ini? Apakah masyarakat tahu seperti apa bentuk taman, biaya pembangunan trotoar, dan pihak mana yang akan mengerjakan? Atau semua sudah diatur secara sepihak?


Kepala Dinas Harus Berpikir, Bukan Sekadar Patuh


Satu hal yang mengkhawatirkan: pernyataan dari Kepala Dinas Cipta Karya yang seolah tanpa keraguan menerima perintah bupati dan langsung bergerak. Tak ada resistensi, tak ada kajian, tak ada keberanian untuk berkata, “Sebaiknya tunggu dulu sampai dokumen lengkap.” Apa gunanya jabatan teknis jika tidak dipakai untuk mengingatkan pimpinan ketika jalur sudah keluar dari rel?


Seorang pejabat struktural wajib mengingatkan pimpinan, bukan hanya menjadi tukang eksekusi titah. Jika seluruh birokrasi berubah menjadi "yes man", maka yang terjadi bukan pembangunan, tapi kultus individu. Dan itu adalah pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi dan profesionalisme birokrasi.


Penataan Wajah, Pembusukan Prosedur


Apa bedanya pembangunan dan pembusukan? Prosedur. Ketika pembangunan dilakukan dengan melanggar tahapan hukum, maka hasilnya bukan hanya taman dan trotoar, tapi kerusakan tatanan. Kerusakan pada sistem hukum, kerusakan pada budaya kerja birokrasi, dan kerusakan pada kepercayaan publik.


Masyarakat Sumedang tak butuh PPS yang cantik di luar tapi korup di dalam. Kita butuh birokrasi yang jujur, patuh hukum, dan berani menegakkan aturan bahkan di hadapan bupati sekalipun.


Penutup: Kembalikan Akal Sehat Pemerintahan


Pemerintahan bukan panggung dekorasi untuk memuaskan mata penguasa. Ini soal tata kelola, akuntabilitas, dan keberanian untuk berkata “tidak” ketika hukum dilanggar.


Jika proyek penataan PPS benar dimulai tanpa dasar hukum yang sah, maka ini bukan kemajuan. Ini kemunduran. Dan publik berhak marah.



-diki ns

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hangatnya Kasih, Satgas Yonif 301/PKS Hadiri Pernikahan Massal dan Pembaptisan Anak

Gambar
  LIN24NEWS.COM-Di balik heningnya perbukitan dan hangatnya mentari yang menembus pepohonan menjadi saksi saat Satgas Pamobvitnas PT. Freeport Indonesia dari Yonif 301/PKS Pos Nayaro, yang dipimpin langsung oleh Danpos Letda Inf Rizal Agus Setiawan, menjadi saksi momen sakral, pernikahan massal dan pembaptisan di Gereja Stasi Bintang Timur, Distrik Mimika Baru, Papua Tengah, Minggu (27/7/2025). Dalam acara yang berlangsung khidmat itu, suara doa dan nyanyian gereja berpadu dengan tawa anak-anak dan senyum para pasangan yang hari itu resmi mengikat janji suci. Ada getar kebahagiaan yang sulit digambarkan, tentang harapan, iman, dan tentang hidup baru yang dimulai dengan restu seluruh komunitas. Letda Inf Rizal, dalam sambutannya, memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan pesan sederhana namun penuh makna kepada warga. “Kami hadir sebagai bagian dari masyarakat, menjadi saudara, membantu setiap langkah dan kesulitan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya tulus. Kehadiran TNI tersebut, m...
Baca selengkapnya

Serah Terima Pos Jila: Yonif 611/Awl Digantikan Yonif 301/Pks Komunikasi Sosial Jadi Prioritas.

Gambar
  LIN24NEWS.COM-Jila, Mimika - Pos Distrik Jila kini ditempati oleh personel Satgas Yonif 301/Pks, menggantikan Satgas Yonif 611/Awl yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Secara resmi serah terima akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2025 mendatang.  Pergantian personel ini ditandai dengan kegiatan perkenalan anggota Pos Jila yang baru kepada masyarakat setempat. Acara perkenalan berlangsung saat Hari Pasar di Distrik Jila, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Kepala Kampung Jila, Babinsa Koramil Jila, Bhabinkamtibmas Polsek Jila, Kepala Puskesmas Jila, serta para Tokoh Adat, Pemuda, dan Agama Distrik Jila. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, beberapa perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi dan harapannya kepada personel Pos Jila yang baru. Sementara itu, Bapak Melki Koga, Kepala Tata Usaha Puskesmas Jila, menyampaikan harapannya agar personel Pos Jila turut serta ...
Baca selengkapnya

Jangan Tumpangi Kasus dengan Narasi Sepihak, Usut Tuntas Dugaan Korupsi dan Oknum Wartawan Gadungan

Gambar
   Sumedang, LIN24NEWS.COM – Menanggapi polemik dugaan pemerasan terhadap perangkat Desa Ciuyah, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, yang sebelumnya dilaporkan oleh DPC APDESI Sumedang ke Polres Sumedang, Ketua Umum DPP Lembaga Investigasi Negara (LIN) , angkat bicara. Menurutnya, kasus ini tidak bisa dilihat secara hitam putih. Ia menegaskan bahwa DPP LIN (Lembaga investigasi Negara) mendukung penegakan hukum atas tindakan pemerasan yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk oknum yang mengaku wartawan. Namun di sisi lain, Gus Roby Irawan meminta agar aparat penegak hukum juga mengusut substansi awal dari persoalan tersebut, yakni dugaan adanya penyimpangan pengelolaan anggaran desa. “Jangan sampai kasus ini digiring seolah-olah pemerintah desa adalah korban mutlak, sementara dugaan korupsinya dikaburkan. Kalau benar ada oknum yang memeras, tangkap. Tapi jangan sampai ini dijadikan tameng oleh kepala desa yang sedang panik karena kebobrokannya terendus,” tegas Gus Roby Irawan...
Baca selengkapnya